LATAR BELAKANG

Era revolusi industri 4.0 saat ini telah memaksa semua sektor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melakukan berbagai penyesuaian terhadap perubahan yang begitu cepat sebagai akibat dari adanya kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology atau ICT). Secara khusus, pada fase ini, sektor industri yang dahulu hanya bertumpu pada penguasaan dan penggunaan mesin, alat elektronik, dan proses komputasi dan automatisasi, sekarang beralih menjadi berbasis ICT dan Big Data.

Pada gilirannya, perkembangan ini juga akan mempengaruhi tata kelola pemerintahan di berbagai level. Tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah sampai dengah desa, seperti dikemukakan oleh Tunzelmann (2003). Secara substantif, Tunzelmann mengatakan bahwa inovasi teknologi sebagai karateristik utama dari revolusi indistri sejak yang pertama bergulir pada abad ke-18 sampai dengan sekarang yang ke-empat (4.0), telah memaksa pemerintahan untuk mau bertransformasi. Inovasi teknologi telah memfasilitasi terjadinya redistribusi dan desentralisasi kekuasaan yang pada akhirnya mengubah pola hubungan Negara dengan warganya dalam proses pemerintahan. Dibutuhkan perpespektif baru yang akan mengkerangkai tata kelola, proses kebijakan dan transformasi di internal pemerintah agar tidak menjadi ketinggalan atau tergusur oleh arus perubahan yang telah mengglobal.

Secara nasional,  Pemerintah telah mencanangkan Program Agenda Nasional Making Indonesia 4.0 yang merupakan sebuah peta jalan (roadmap) yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi. Terdapat sepuluh (10) prioritas nasional dalam roadmap tersebut, yakni pertama, perbaikan alur aliran material. Kedua, mendesai ulang zona industri. Ketiga, akomodasi standar sustainability. Keempat, memberdayakan 3,7 juta usaha mikro kecil dan dan menengah (UMKM) melalui teknologi. Kelima, membangun infrastruktur digital nasional. Keenam, menarik investasi asing terutama perusahaan manufaktur terkemuka global melalui penawaran menarik dan insentif untuk percepatan transfer teknologi. Ketujuh, meningkatkan kualitas SDM. Kedelapan, pembentukan ekosistem inovasi lelaui pengembangan sentra research development dan demonstration (R&D&D), yang melibatkan pemerintah, swasta, publik dan universitas. Kesembilan: menerapkan insentif investasi teknologi dengan pembebasan pajak (tax exemption)  atau subsidi untuk adopsi teknologi dan dukungan pendanaan. Kesepuluh, harmonisasi aturan dan kebijakan.

Demikian halnya di level daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota sampai ke desa-desa. Karena tidak akan ada satu area pun yang tidak terpengaruh dampak revolusi industri 4.0. Oleh karena itu semua level pemerintahan perlu mempersiapkan diri dan melakukan penyesuaian di berbagai aspek baik regulasi, infrastruktur, sumberdaya manusia, maupun kelembagaan.


 

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Sebagai bagian dari kegiatan Konferensi Pembangunan Jawa Barat IV dalam rangka Dies Natalis Universitas Padjadjaran ke-61,  akan dilaksanakan pada:

Hari     : Kamis, 27 September 2018

Waktu :  08.00 – 10.00 WIB Registrasi, Pembukaan, Keynote Speech

10.00 – 12.00 WIB Plenary Session
13.00 – 17.00 WIB Parallel Session

Tempat : Balai Sawala, Kampus Universitas Padjadjaran, Jatinangor.


 

PESERTA

Peserta terdiri dari kalangan mahasiswa dan akademisi dari Universitas Padjadjaran dan berbagai universitas lainnya di Indonesia dengan beragam disiplin ilmu. Di samping itu, peserta lainnya adalah pimpinan atau yang mewakili dari semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.